Di Antara Dwi Fungsi Polri dan Dwi Fungsi Polisi Tidur
Judul : Di Antara Dwi Fungsi Polri dan Dwi Fungsi Polisi Tidur
link : Di Antara Dwi Fungsi Polri dan Dwi Fungsi Polisi Tidur
DI masa Orde Baru dikenal dan populer sekali: Dwi Fungsi ABRI. Tapi di era gombalisasi ini, Mendagri mencoba memperkenalkan paradigma baru, namanya: Dwi Fungsi Polri, terbukti akan menempatkan 2 jenderal polisi sebagai Plt Gubernur Jabar dan Sumut. Publik pun kaget, karena biasanya yang didengar justru dwi fungsi polisi tidur!
Selama 32 tahun berkuasa, Pak Harto menempatkan ABRI sebagai stabilator dan dinamisator pembangunan. Selain fungsi pertahanan juga pemerintahan. Karenanya, meski tak berpolitik tapi ABRI punya 100 kursi otomatis di DPR. Dari Lurah, camat, bupati, walikota, gubernur, sampai menteri, banyak pula yang berbaju hijau.
Lalu munculah Amien Rais di tahun 1998. Pak Harto bisa digoyangnya dan Orde Baru ambruk. ABRI atau TNI kembali ke barak, tak ada lagi Kepala Daerah dari TNI. Di DPR pun tak ada lagi Fraksi TNI, yang ada justru “fraksi korupsi” meski bukan alat kelengkapan DPR secara resmi. Sejak itu dwifungsi TNI tamat riwayatnya.
Di kala Dwi Fungsi ABRI tinggal kenangan, eh….Mendagri Tjahjo Kumolo tiba-tiba ingin memasukkan dua jenderal politisi aktif, untuk menjadi Plt Gubernur Jabar dan Sumut, dalam rangka Pilkada 2018. Di Jabar mau dipasang Irjen Iriawan dan Sumut Irjen Martuani. Langsung di sana sini terjadi protes, memangnya Presiden Jokowi sedang menjalankan Dwi Fungsi Polri?
Mendagri Kabinet Kerja-nya Jokowi berasal dari PDIP. Dan PDIP sebagai partai berkuasa pada Pilkada Serentak 2018 ini banyak menampung petinggi Polri. Misalnya Irjen Anton Charliyan Cawagub Jabar, Irjen Syafarudin Cagub Kaltim, dan Irjen Murad Ismail Cagub Maluku. Untuk tingkat bupati, makin ombyokan jumlahnya.
Mengapa untuk Plt Gubernur Mendagri harus mengambil jendral polisi? Alasannya adalah, tidak mungkin melepas semua pejabat Eselon I untuk 17 provinsi, nanti Kemendagri kosong. Kenapa harus repot mengambil pejabat “impor”? Bukankah setiap daerah punya Sekda? Kenapa tidak mereka saja yang ditunjuk?
Dulu-dulu aturannya memang begitu. Tapi belakangan cara-cara begitu tidak dipakai lagi, karena bisa terjadi konflik kepentingan. Bila Sekda dekat dengan gubernur, meski cuti bisa saja ngatur-ngatur. Akhirnya, Mendagri pusing oleh aturannya sendiri.
Publik mencurigai penunjukkan petinggi sebagai Plt karena ada faktor “menguntungkan” bagi jago-jago PDIP di ajang Pilkada. Karenanya publik menolak cara-cara tak lazim itu. Intinya, jangan lagi ada dwi fungsi Polri. Kalau dwifungsi polisi tidur silakan; bisa untuk mengerem laju kendaraan, bisa pula untuk menyamarkan pipa leideng yang melintang di jalan. -gunarso ts
Baca Kelanjutan Di Antara Dwi Fungsi Polri dan Dwi Fungsi Polisi Tidur : http://ift.tt/2DLRjpFDemikian Informasi Teknologi Di Antara Dwi Fungsi Polri dan Dwi Fungsi Polisi Tidur
Di Antara Dwi Fungsi Polri dan Dwi Fungsi Polisi Tidur
Anda sekarang membaca artikel Di Antara Dwi Fungsi Polri dan Dwi Fungsi Polisi Tidur dengan alamat link https://infotekno-baru.blogspot.com/2018/01/di-antara-dwi-fungsi-polri-dan-dwi.html