Ada ‘KPK’ Juga di Arab Saudi
Judul : Ada ‘KPK’ Juga di Arab Saudi
link : Ada ‘KPK’ Juga di Arab Saudi
KORUPSI sudah jadi musuh pemerintah sejagad. Bahkan juga di kerajaan yang mengurus Tanah Suci, negeri tempat orang-orang yang paham dosa, pahala, surga dan neraka. Karena korupsi itu enak, nikmat, mudah dan hasilnya bisa dinikmati turun temurun.
Tapi korupsi juga menyusahkan rakyat yang jadi korbannya. Jembatan yang mestinya dibangun buat 50 tahun ambrol dalam waktu dua tahun, gara-gara bahan bangunannya dikorupsi. Orang miskin yang mestinya bisa sekolah dan dirawat sakitnya, menemui ajal karena anggarannya dikorupsi.
Ketika wakil rakyat Indonesia di Senayan, gigih dengan segala cara mencoba memadamkan KPK – yang selama ini giat menangkap tangan koruptor, agar koruptor bebas beraksi – di negeri Arab Saudi angkat bendera perang pada korupsi. Raja Salman sendiri, pemimpin tertinggi Kerajaan Saudi, mengeluarkan dekrit kerajaan yang mengumumkan pembentukan Komite Anti Korupsi (KAK) yang dikepalai oleh Putra Mahkota, Mohammed bin Salman.
Dari pembentukkan lembaga anyar itu, sebagaimana disiarkan ‘Al Arabiya’ – media resmi pemerintah Arab Saudi – KAK telah menahan 11 pangeran, empat menteri, dan puluhan mantan menteri.
Selain itu, dekrit itu juga menyebutkan penunjukan dua menteri baru di bidang keamanan dan ekonomi.
Resuffle kabinet ini telah menyingkirkan Pangeran Miteb bin Abdullah dari posisi Kepala Garda Nasional – setara Menhankam. Posisinya digantikan oleh Khaled bin Ayyaf. Sementara Menteri Ekonomi Adel Fakieh digantikan oleh wakilnya Mohammed al-Tuwaijri.
Pangeran Miteb yang terjungkal dari kursi Menteri Pertahanan sebelumnya diperkirakan akan menjadi pengganti tahta Raja Salman. Tapi, meroketnya nama Pangeran Mohammed dua tahun lalu membuyarkannya. Sementara itu, Menteri Ekonomi baru, Tuwaijri, sebelumnya adalah pilot dari angkatan udara Saudi. Ia juga sebelumnya menduduki Kepala Eksekutif HSBC Timur Tengah. Tuwaijri menggantikan Fakieh, yang dijadikan tumpuan untuk reformasi ekonomi kerajaan.
Pangeran Mohammed telah memimpin Komite Anti Korupsi (KAK) Kerajaan Saudi. Badan ini berwenang untuk menyelidiki kasus, melakukan penangkapan, melarang perjalanan, dan membekukan aset.
“Tanah air tidak akan bertahan kecuali korupsi dibongkar dan koruptornya bertanggung jawab,” jelas dekrit itu, seperti dikutip Reuters. Di sini, lewat pansus dan berbagai modus lainnya – KPK terus dilemahkan. – dimas.
Baca Kelanjutan Ada ‘KPK’ Juga di Arab Saudi : http://ift.tt/2iwn5cMDemikian Informasi Teknologi Ada ‘KPK’ Juga di Arab Saudi
Ada ‘KPK’ Juga di Arab Saudi
Anda sekarang membaca artikel Ada ‘KPK’ Juga di Arab Saudi dengan alamat link https://infotekno-baru.blogspot.com/2017/11/ada-kpk-juga-di-arab-saudi.html
